Cyberindonesia.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memyiapkan hilirisasi singkong. Hal tersebut guna meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri.
“Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa,” ucap Gunernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada rapat terbatas bersama Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung dan pemerintah pusat secara luring dan daring, Rabu, 30 April 2025.
Kiyai mirza — sapaan akrab Gubernur Lampung — menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (16/4/2025) lalu. Di antara isu utama yang dibahas adalah hilirisasi komoditas strategis pertama Lampung, seperti singkong.
Target pembangunan yang ingin dicapai Lampung, yakni harus selaras dengan pemerintah pusat. “Kami juga membahas isu seperti ketimpangan, tingkat kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur,” kata Kiyai Mirza.
Selain untuk meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri, hilirisasi juga jadi solusi menjaga kestabilan harga hasil pertanian.”Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa,” ujar Kiyai Mirza.
Hilirisasi singkong menjadi konsen Pemprov Lampung untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Rakabuming Raka. Terutama Asta Cita Kelima yakni hilirisasi dan industri berbasis Sumber Daya Alam: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Menurut Kiyai Mirza, sebagai produsen ubi kayu nomor satu Indonesia, Lampung harus mengembangkan hilirisasi agar tak hanya dijadikan tepung tapioka. Pasalnya, selama puluhan tahun produk singkong hanya didominasi industri tapioka sehingga menjadi oligopoli.
“Singkong bisa jadi bahan baku bahan bakar minyak untuk mendukung kemandirian energi dan energi hijau Pemerintah Presiden Pratama. Langkah ini akan membuat Harga singkong naik dan stabil,” tutur Kiyai Mirza.
Hingga kini, Provinsi Lampung masih memimpin produksi ubi kayu nasional dengan kontribusi sebesar 39% dari total produksi Indonesia. Menurut data, produksi ubi kayu di Lampung mencapai 6.719.088 ton, menjadikan Lampung peringkat pertama nasional. Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu daerah dengan produksi ubi kayu terbesar Lampung, dengan luas panen mencapai 77.038 hektare.
Ubi kayu merupakan komoditi penting di Lampung, menyuplai sepertiga dari total produksi ubi kayu nasional. Lampung dikenal sebagai salah satu produsen utama ubi kayu di Indonesia, dengan tanaman ubi kayu memiliki nilai signifikan dalam perekonomian lokal.
Sebelumnya, pada Jumat 31 Januari 2025, petani dan pelaku industri tapioka sepakat mematok harga singkong Rp1.350 per kilogram (kg) dengan potongan maksimal 15%. Namun sejak awal April, harga singkong turun ke level Rp1,100 per kg dengan potongan (rafaksi) hingga 30%.
“Di lapangan, ada dua persoalan yang tidak bisa lampung selesaikan karena ini ranah Kementerian. Kalau dua masalah ini tidak diselesaikan oleh Kementerian, maka antara pabrik dan petani tidak bakal ketemu. Petani menghendaki harga Rp13. 500 ptongan 15% kadar aci 20. Pabrik menghendaki harga Rp13 500 kadar aci 24 potongan 15%,” kata Ketua Pansus Tata Niaga Singkong Mikdar Ilyas dalam rapat terbatas tersebut.
Rapat diikuti para Deputi, Dirjen dan Direktur dari Menko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bapenas, dan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Pada rapat yang berlangsung tiga jam itu, Pemprov Lampung berharap keputusan dapat terbit dalam dua tiga hari ke depan. (***)